Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (11/7/2024) menegaskan bahwa Rusia harus segera menarik pasukan militernya dan personel tidak sah lainnya dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia di Ukraina. Keputusan ini diambil setelah resolusi yang diusulkan oleh Ukraina disetujui dengan mayoritas suara mendukung.

PLTN Zaporizhzhia, yang merupakan salah satu PLTN terbesar di Eropa, telah dikuasai oleh Rusia sejak invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Meskipun PLTN tersebut ditutup, perlu ada tenaga eksternal untuk menjaga bahan nuklirnya tetap aman dan mencegah terjadinya kecelakaan nuklir.

Dalam pidato sebelum pemungutan suara, Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya, menekankan pentingnya dukungan dari negara-negara anggota untuk resolusi tersebut. Dia mengingatkan bahwa kita semua bertanggung jawab untuk mencegah bencana nuklir yang dapat membahayakan generasi mendatang.

Selama konflik, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan terhadap PLTN Zaporizhzhia dan pemutusan pasokan listrik. Ukraina menegaskan bahwa mereka tidak melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir tersebut. Resolusi PBB juga menyerukan penghentian segera serangan Federasi Rusia terhadap infrastruktur energi penting Ukraina, untuk mencegah risiko kecelakaan nuklir di seluruh fasilitas nuklir Ukraina.

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, menyatakan bahwa resolusi tersebut hanya bertujuan untuk mempromosikan narasi palsu Barat tentang ancaman terhadap fasilitas nuklir di Ukraina. Dia juga menyoroti serangan pesawat tak berawak Ukraina yang diklaim menargetkan PLTN Zaporizhzhia. Namun, Ukraina membantah tuduhan tersebut.

Rusia telah diisolasi secara diplomatis oleh sebagian besar anggota Majelis Umum yang mengecam invasi mereka ke Ukraina. Resolusi yang diadopsi pada Kamis menekankan kembali pentingnya Rusia menghentikan agresinya terhadap Ukraina dan menarik pasukan militernya tanpa syarat.

Majelis Umum PBB telah menjadi fokus utama dalam menangani krisis Ukraina karena Dewan Keamanan yang terblokir oleh Rusia. Meskipun Dewan Keamanan telah mengadakan puluhan pertemuan terkait Ukraina, keputusan akhir masih tergantung pada tindakan Majelis Umum. Semua pihak diharapkan bekerja sama untuk mencapai perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut.