Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Diklaim Akan Deklarasikan Darurat Militer Kedua

Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Diklaim Akan Deklarasikan Darurat Militer Kedua

Kelompok yang fokus pada isu hak asasi manusia di Korea Selatan, yaitu Center for Military Human Rights Korea (CMHRK), mengklaim bahwa Presiden Yoon Suk Yeol akan mendeklarasikan darurat militer kedua. Ketua CMHRK, Im Tae Hoon, mengatakan bahwa Yoon sedang mempertaruhkan negara demi ambisi politiknya. “Yoon mungkin akan terus bertaruh dengan risiko yang lebih besar untuk memenuhi ambisinya,” ujar Im seperti dilansir oleh Korea Herald.

Dia juga menyatakan, “Deklarasi darurat militer masih dianggap sebagai pilihan yang sah bagi Yoon.” CMHRK menilai bahwa indikasi dari kemungkinan darurat militer kedua muncul setelah Angkatan Darat tetap dalam keadaan siaga meskipun darurat militer sebelumnya telah dicabut. Menurut mereka, situasi ini membuka peluang untuk pengerahan pasukan dalam darurat militer kedua.

Kelompok tersebut juga mencatat bahwa sejumlah komandan Angkatan Darat diminta untuk bersiap-siap menghadapi panggilan darurat. Di samping itu, militer telah melarang cuti sementara hingga Minggu (9/12). Namun, CMHRK tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai komandan yang diminta untuk siaga. Sementara itu, juru bicara partai oposisi utama, Demokratik, Jo Seoung Lae, menyatakan bahwa 170 anggota parlemen dari partai tersebut tidak akan meninggalkan Majelis Nasional. “Mulai hari ini,” ujar Jo kepada awak media pada Jumat.

Menanggapi tuduhan dari CMHRK, Angkatan Darat Korsel membantah klaim tersebut. Mereka juga menegaskan bahwa tidak ada larangan cuti di tingkat manapun dan di wilayah mana pun. Korea Selatan sedang menyaksikan peristiwa politik yang sangat dramatis sejak 44 tahun lalu setelah Yoon mengumumkan darurat militer pada hari Selasa. Namun, langkah tersebut mendapat kecaman luas dari warga termasuk legislator. Masyarakat Korea Selatan tidak ingin kembali ke era penuh kediktatoran dan pembatasan.

Enam jam setelah pengumuman tersebut, Yoon mencabut status darurat militer setelah parlemen menolaknya dalam sidang pleno. Setelah dicabut, warga secara massal meminta agar Yoon mundur. Oposisi di parlemen juga telah mengajukan mosi pemakzulan dan akan menggelar pemungutan suara pada Sabtu. Nasib Yoon saat ini berada di ujung tanduk, sementara oposisi terus melakukan perlawanan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *